ANDREW CHAMBERS (THE OPERATIONAL AUDITING HANDBOOK)

Dalam auditing handbook ini andrew chamber mencoba menjelaskan bagaimana prosedure pelaksanaan/pemeriksaan audit kinerja yang baik,bagaimana pembuatan kuesioner yang benar sesuai key issue yang ada kemudian membuat pertanyaan kuesioner melalui detail issue yang diberikan,buku ini juga mengajarkan bagaimana cara kita untuk menganalisis pengendalian yang terjadi dalam setiap unit operational perusahaan seperti menjalaskan (contoh eksposure) : 1.saat kondisi seperti apa organisasi gagal mencapai tujuan/kehilangan kredibilitas 2. kegagalan system 3. lemahnya pengendalian database organisasi 4. penundaan yang mengakibatkan kerugian buat perusahaan 5. pengeluaran biaya yang tidak perlu 6. penundaan yang tidak perlu
berikut anda bisa melihat contoh eksposure dan contoh kuesioner silahakan download disini
download kuesioner
download eksposure
catatan ini hanya contoh....

PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN ROWAN JONES DAN MARDIASMO

PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN MENURUT ROWAN JONES DIBAGI ATAS 3 PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN YAITU :
1. PUSAT BIAYA
2. PUSAT LABA
3. PUSAT INVESTASI
SEDANGKAN,PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN MENURUT MARDIASMO DIBAGI ATAS 4 PUSAT PERTANGGUNG JAWABAN YAITU
1.PUSAT BIAYA
2.PUSAT PENDAPATAN
3.PUSAT LABA
4.PUSAT INVESTASI
PERTANYAAN YANG MUNCUL...MENGAPA PADA ROWAN JONES TIDAK DIMASUKKAN PUSAT PENDAPATAN?
JAWABANNYA :

AUDIT SEKTOR PUBLIK (DOWNLOAD ISO 9000 DAN 14000)

DALAM MELAKUKAN AUDIT SEKTOR PUBLIK KITA DAPAT MEMBANDINGKANNYA DENGAN ISO 9000 DAN ISO 14000 UNTUK MENENTUKAN KUALITA MUTU MANAJEMEN

UNTUK ANDA YANG MENCARI DRAFT ISO 14000 DOWNLOAD DISINI

UNTUK ANDA YANG MENCARI DRAFT ISO 9000 DOWNLOAD DISINI

FUNGSI DINAS,INSPEKTORAT,BADAN DAN LEMBAGA

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

MENGKRITISI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN

TOPIK DIATAS MENURUT PENULIS SANGAT MENARIK KARENA MENURUT UU NO 38 TAHUN 2007 TENTANG "PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA" TERNYATA PENULIS MELIHAT PADA IMPLEMENTASINYA TERNYATA TIDAK SESUAI DENGANAPA YANG ADA PADA UU TERSEBUT.
PADA UU 38 INI DIJELASKAN BAHWA SELAIN KE 6 HAL DIBAWAH INI PEMDA BISA MENGELOLA SEMUA SUMBER DAYA YANG ADA DI DAERAH YAITU:

a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan fiscal nasional; dan 

f. Agama. 

PADA KENYATAANNYA TETAP SAJA ADA HAL-HAL YANG SELAIN 6 HAL DIATAS TIDAK DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA PEMDA CONTOHNYA AJA SEKARANG DINAS PERTANAHAN YANG DULU DIKUASAI OLEH PEMDA SEKARANG DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT....DAN MASIH BANYAK CONTOH LAINNYA YANG AKAN PEMBACA TEMUI DALAM PRAKTEK PEMERINTAHAN....
BEGITU JUGA MASALAH PEMBAGIAN ANGGARAN DARI PEMERINTAH PUSAT HARUSNYA DENGAN ADANYA OTONOMI DAERAH SEHARUSNYA PEMERINTAH PUSAT TIDAK LAGI CAMPUR TANGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN TERSEBUT TAPI KENYATAANNYA BERTOLAK BELAKANG DENGAN YANG DIHARAPKAN OLEH PEMDA....
JADI APA SEBENARNYA MOTIF PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN OTONOMI DAERAH???APAKAH SEMUANYA MEMILIKI MOTIF POLITIK KEPENTINGAN DARI PENGUASA???
APAKAH HANYA SEKEDAR FORMALITAS????
TOLONG KOMENTARNYA.....

TELAAH KRITIS SAP

TELAAH KRITIS SAP NO 24 TAHUN 2005 PADA TELAAH KRITIS SAP INI PENULIS MENCOBA UNTUK MENJELASKAN TENTANG AMBURADULNYA STANDAR SAP YANG MERUPAKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK...BISA DIBAYANGKAN JIKA ANDA PEMBACA MENGETAHUI SEBERAPA BESAR KESALAHAN YANG ADA DALAM STANDAR INI DAN KESALAHAN INI MERUPAKAN KESALAHN YANG SANGAT FATAL.... SAYA SENDIRI TIDAK MENGERTI APA YANG ADA DIPIKIRAN PARA PENYUSUN STANDAR SAP INI YANG NOTABENE ADALAH AHLI DI BIDANG AKUNTANSI DAN KEUANGAN YANG TERDIRI DARI PULUHAN PROF,DR SERTA MASTER AKUNTANSI YANG DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI......SUNGGUH RISKAN.... BAIKLAH SAYA AKAN MULAI MENJELAKAN KESALAH FATAL YANG ADA DALAM TIAP BAB SAP.... UNTUK PENJELASANNYA SILAHKAN HUBUNGI BLOG SAYA.....ANDHIKA-CHANCAD.BLOGSPOT.COM

sistem pengukuran kinerja

SISTEM PENGUKURAN KINERJA Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan (Mardiasmo, 2002a)..... download disini

reformasi birokrasi sektor publik

Model Reformasi Birokrasi Indonesia Oleh: Syafuan Rozi Soebhan Peneliti PPW LIPI Jakarta; Email: syafuan@indonet.com Abstrak Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami sakit bureaumania seperti kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Birokrasi dijadikan alat status quo mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai aktor public services yang netral dan adil, dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi, terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara. Reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap proses pembusukan politik, termasuk buruknya kinerja birokrasi. Tujuan tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi model reformasi birokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. A. Pengantar • Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. • Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.1 • Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC juga berpendapat, sebagian besar negara di kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barriers). Mereka juga mencatat beberapa kemajuan, terutama dengan tekanan terhadap birokrasi untuk melakukan reformasi..... selanjutnya download disini

model anggaran sektor publik

Model Penganggaran di Sektor Publik Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

selengkapnya download disini

analisis laporan keuangan

laporan keuangan sektor publik sangatlah berbeda dengan laporan keuangan maka untuk menganalisa laporan keuangan sektor publik kita harus memahami terlebih dulu tentang prosedur penyajian laporan keungannya di sektor publik berdasarkan SAP(perlu diketahui SAP banyak kekeliruan nanti saya jelaskan pada artikel saya berikutnya "telaah kritis SAP" untuk lebih lanjut download disini

komunitas blog

hubungan dan distribusikewenangan

Hubungan dan Distribusi Kewenangan.
Daerah Otonom diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Seluas apapun Otonomi Daerah, tetap ada dalam batas dan ruang lingkup wewenang Pemerintah. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi Daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan Pusat dan Daerah. Agar terwujud distribusi kewenangan mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektip antar tingkatan pemerintahan, maka distribusi kewenangan mengacu pada kriteria sebagai berikut:
download disini 

struktur pemerintahan indonesia

PEMERINTAHAN INDONESIA REGULASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN (BAKUN) DASAR HUKUM 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 2) INDISHE COMPTABILITEISTWET (ICW) atau Undang-undang perbendaharaan Indonesia (UUPI). 3) Undang-undang APBN atau APBD. 4) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemerintahan daerah. 5) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan Keuangan pusat dan Daerah. 6) Keputusan presiden (KEPPRES) tentang pelaksanaan APBN atau APBD. 7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. TUJUAN dan PERANAN 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya. 2) Penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menanggulangi masalahakuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan pemerintahan. 3) Aparat pengawasaan fungsional yang mempunyai tugas untuk memeriksa laporan keuangan pemerintahan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah. 4) Para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan yang telah disusun sesuai standar keuangan pemerintah.

sektor publik indonesia

Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Kewenangan Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

ASP

DEFNISI AKUNTANSI

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.
Definisi akuntansi ini dimuat dalam accounting terminilogiy bulletin sebagai berikut
Akuntansi : seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, penggolongan dan penyajian secara sistematik informasi yang dapt dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggung jawaban keuangan dan lainya.
Definisi akuntansi berikut ini sebagaimana dimuat di dalam statements of accounting principles board no 4 thn (1970) sebagai berikut :

toyota way

Budaya Organisasi Toyota
(Toyota Way)
I.PENDAHULUAN
Sejarah toyota
Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil Pabrik Tenun Otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini.
Berangkat dari industri tekstil, Toyota menancapkan diri sebagai salah satu pabrikan otomotif yang cukup terkemuka di seluruh dunia. Merek yang memproduksi 1 mobil tiap 6 detik ini ternyata menggunakan penamaan Toyota lebih karena penyebutannya lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya, Toyoda. Inilah beberapa tonggak menarik perjalanan Toyota.
Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar ketiga di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 5,5 juta unit mobil di seluruh dunia. Jika dihitung,

“

My
Artikel

”